Bertumbuh SDM Iptek dengan Kerja Nyata

-
24 Agustus 2016

PRESIDEN Jokowi dalam tulisannya menjelang peringatan 71 tahun kemerdekaan Indonesia, `Bertumbuh dengan Kerja Nyata' (Media Indonesia, 16/8), mengakui pertumbuhan ekonomi pada 2015 belum mampu untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.Untuk memperbaiki masalah itu, menggaunglah jargon `kerja nyata'. Dua kata itu untuk merepresentasikan fokus strategi pemerintah di tahun ini, yakni percepatan pembangunan, pembangunan institusi, dan peningkatan SDM.

Salah satu SDM yang memengaruhi perkembangan ekonomi ialah SDM iptek. Menurut penelitian Indri dkk (Pappiptek, 2015), berkembangnya SDM iptek Indonesia di masa sekarang akan turut memengaruhi perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan tingkat pengangguran Indonesia pada 2025. Dengan kata lain, SDM iptek mempunyai peranan penting dalam perkembangan Indonesia di masa depan. Namun, masalahnya, jumlah SDM iptek nasional masih sangat minim. Pada 2014, misalnya, SDM iptek hanya berkontribusi sebesar 7,13% terhadap angkatan kerja nasional. Maklum saja, realitasnya kini Indonesia hanya memiliki 10% penduduk yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Sebagian besar ialah pendidikan rendah (tidak sekolah, SD, dan SMP).

Masalah lain yang timbul ialah kebutuhan SDM iptek oleh industri dan bisnis dalam negeri tidak dapat terpenuhi oleh stok yang ada. Kenyataannya Indonesia lebih banyak membutuhkan SDM iptek asing ketimbang negara asing membutuhkan SDM iptek Indonesia. Data Kemenaker dan BNP2TKI pada 2015 menunjukkan setidaknya sebanyak 69 ribu SDM iptek asing yang masuk Indonesia, sedangkan hanya 8.000 yang dibutuhkan luar negeri. Padahal, masih banyak SDM Iptek yang menganggur dan potensi SDM iptek yang masih mengenyam pendidikan.Tidak terserapnya SDM iptek nasional mencerminkan kualitas SDM kita masih rendah dan belum siap bekerja.

Meningkatkan SDM iptek

Untuk mendukung `peningkatan SDM iptek' seperti yang digagaskan pemerintahan Jokowi, salah satu opsi yang dapat dilakukan ialah menarik permasalahan dari akar SDM iptek terbentuk. Menurut Canberra Manual, SDM iptek terbentuk berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi penyediaan dan dimensi kebutuhan.Sederhananya, dimensi penyediaan merepresentasikan sisi pendidikan, sedangkan kebutuhan mencerminkan sisi lapangan pekerjaan.

Dimensi penyediaan berasal dari SDM yang masih mengenyam pendidikan tinggi di bidang iptek. Penyediaan SDM iptek yang baik terbentuk oleh sistem pendidikan berkualitas yang berkesinambungan. Sederhananya, pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia yang berkualitas pula. Hal itu selaras dengan upaya Jokowi untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang lebih baik, bermutu, dan berkarakter. Sistem pendidikan yang ideal ialah tidak hanya mencetak SDM iptek agar berkontribusi dalam bidangnya saja, tetapi dapat menciptakan peluang-peluang baru melalui inovasi.

Penyediaan SDM iptek pun dapat ditingkatkan dengan memperkecil risiko angka putus sekolah, terutama hingga perguruan tinggi. Sudah tepat upaya pemerintah untuk mempertahankan subsidi dalam bidang pendidikan, seperti kartu Indonesia pintar, LPDP, Bidikmisi, dan program-program lainya. Namun, selain itu semua, yang lebih penting ialah peningkatan infrastruktur pendidikan dan kapasitas pendidikan di perguruan tinggi yang berkualitas dan merata di tiap daerah. Dengan maksud, pendidikan tinggi berkualitas dapat mudah dijangkau di mana pun walau dari tempat terluar di Nusantara.

Kedua ialah dimensi kebutuhan, dengan salah satu upayanya peningkatan jumlah lapangan usaha yang merata, baik secara geografis, klasifikasi pekerjaan, ataupun jenis lapangan usaha.

Hingga saat ini, jumlah usaha yang dapat menampung SDM iptek masih minim, terutama industri berteknologi tinggi (hi-tech). Masalahnya bertambah ketika industri hi-tech itu berkumpul di kota-kota besar saja. Selain jumlah SDM iptek yang terbatas, lulusan perguruan tinggi belum sepenuhnya dapat terserap melalui industri-industri tersebut.

Peran pemerintah boleh jadi membentuk sistem pelatihan, terutama bagi mereka yang sudah lulus, agar siap bekerja. Selain itu, pemerintah dapat pula meningkatkan investasi untuk membuka lapangan usaha baru, menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, dan bantuan untuk pembiayaan industri kreatif. Kebijakan lainnya ialah membatasi jumlah SDM Iptek asing dan mendorong perkembangan SDM iptek Indonesia pada bidang-bidang yang strategis.

Perbaikan di dua dimensi tersebut sangat relevan terhadap gagasan `kerja nyata' Presiden Jokowi. Implikasi peningkatan SDM berkualitas, dalam hal ini SDM iptek, tidak lepas dari `membangun infrastruktur' pendidikan dan mengembangkan kapasitas lapangan kerja. Dua hal itu tidak dapat terealisasi tanpa `membangun institusi', terutama dalam penguatan sosial-kebangsaan, untuk mencegah potensi brain drain.

Hal lain yang diharapkan khalayak Indonesia ialah konsistensi pemerintah untuk meningkatkan SDM Indonesia yang berkualitas dan tidak lepas dari peran masyarakat untuk membantu merealisasikannya. Berpautan dengan apa yang dimaksud Jokowi, kerja nyata berarti kita belum bekerja bila belum ada hasil hasil yang nyata.

Akan tetapi, hasil yang nyata membutuhkan proses yang serius. Itulah tugas kita semua.

-Maulana Akbar, peneliti Indikator dan Kebijakan Iptek Pusat Penelitian Perkembangan Iptek LIPI-

Dimuat di harian Media Indonesia, Rabu 24 Agustus 2016

tinggalkan pesan