DISKUSI LIPI "50 TAHUN ASEAN": Pembangunan Adil untuk Semua

-
15 Agustus 2017

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki usia ke-50, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) masih menghadapi tantangan kesenjangan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Manfaat pembangunan ekonomi melalui integrasi ekonomi yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN juga belum merata.

Ini mengemuka dalam diskusi “Mendorong Pembangunan yang Bertanggung Jawab di ASEAN” yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Selasa (8/8). LIPI berencana menerbitkan buku 50 Tahun ASEAN pada akhir tahun ini.

Konektivitas, terutama konektivitas fisik, adalah salah satu cara mempercepat roda pembangunan. Dengan membuka akses luas di semua wilayah, produksi dan distribusi diharapkan meningkat. Namun yang harus diingat, kata peneliti senior ekonomi dari LIPI Zamroni Salim, manfaatnya harus ikut dirasakan pelaku di jaringan distribusi. Untuk menjamin manfaat itu, harus dipastikan perdagangan yang adil.

“Dengan perdagangan adil, semua bisa berkembang bersama. Rantai distribusinya jadi pendek, asosiasi petaninya kuat, dan ada kepercayaan,” kata Zamroni.

Untuk mendukung ekonomi, Kepala Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi LIPI Trina Fizzanty mendorong mobilitas sumber daya manusia pada bidang iptek, mobilitas periset dan infrastruktur riset, serta memunculkan inovasi demi kesejahteraan masyarakat. ASEAN didorong untuk memusatkan perhatian pada tiga isu penting, yakni keamanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber air. “Ini juga perlu melibatkan kalangan pengusaha. Tidak bisa hanya bertumpu kepada pemerintah,” kata Trina.

Ia menambahkan, kemampuan iptek setiap negara anggota ASEAN beragam, demikian juga status ekonominya. Ada negara yang sudah melejit, seperti Singapura, tetapi ada pula yang masih tersendat, seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Bahkan, ada yang masih di tahap membangun infrastruktur dasar, seperti Laos dan Myanmar.

“Kemampuan iptek yang tinggi berkontribusi besar pada kemampuan ekonomi,” ujarnya.

Protektif

Pada forum keamanan regional ASEAN yang berakhir Selasa, sejumlah negara menyampaikan kekhawatiran pada proteksionisme. Sentimen antiglobalisasi dan ancaman proteksionisme, kata Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha, kian meluas. “Ini menyebabkan ketidakjelasan politik dan ekonomi global,” kata Kang, yang dikutip oleh kantor berita Reuters, Minggu.

Namun, kecenderungan untuk “lebih melihat ke dalam” tidak selamanya negatif. Apalagi, jika itu dilakukan untuk menyiapkan diri masuk ke perubahan nilai global. Sejumlah negara anggota dan mitra wicara di ASEAN mengkhawatirkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo yang “seolah-olah” tidak tertarik lagi pada ASEAN.

Riefqi Muna dari Pusat Penelitian Politik LIPI menegaskan, Indonesia tidak akan pernah meninggalkan ASEAN. Indonesia saat ini sedang menyiapkan diri masuk ke perubahan nilai global. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggenjot infrastruktur demi membuka akses ke sejumlah daerah.

“Tanpa pembenahan sistem, tak akan berguna karena tidak akan terhubung dengan perubahan nilai global,” kata Riefqi.

Proteksionisme atau mementingkan urusan dalam harus lebih diprioritaskan dengan pertimbangan untuk melindungi petani dan usaha kecil di dalam negeri. Akses petani dan usaha kecil ini yang harus dibuka. “Pertumbuhan inklusif, konektivitas, dan perdagangan adil. Itu usulan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di ASEAN,” kata Zamroni. (LUK)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Agustus 2017 di halaman 10 dengan judul "Pembangunan Adil untuk Semua". (https://kompas.id/baca/internasional/2017/08/09/pembangunan-adil-untuk-semua/)

tinggalkan pesan